PAREPARE — Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2020.
Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe dalam konsultasi publik di Hotel Pare Wisata, Kamis, 28 Februari 2019, menekankan, konsultasi publik ini penting untuk menyatukan persepsi, satu pandangan menuju Parepare kota industri tanpa cerobong asap.
“SKPD diharap hadir karena ada tanggung jawab publik di forum ini. Ada tiga pilar penyangga utama yang harus diperhatikan dengan serius untuk mewujudkan Parepare kota industri tanpa cerobong asap, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pariwisata,” ingat Taufan Pawe.
Mewujudkan hal itu, kata Taufan, Parepare akan melanjutkan pembangunan RS Hasri Ainun Habibie.
Menuju terwujudnya RS regional itu harus didiskusikan pada forum ini.
“Jadi kita harus bahas di sini, apa multiplier effect-nya. Apakah akan menjamin sumber ekonomi baru di Kota Parepare. Karena konsepnya adalah medical tourism. Maka DKOP harus melahirkan program-program dan konsep wisatanya. Konsep apa yg perlu dikembangkan di sekitar lokasi RS,” imbuh Taufan.
SKPD lain, lanjut Taufan, juga harus ikut berperan serta. Seperti Dinas Tenaga Kerja harus memikirkan bagaimana menyerap tenaga kerja. Bagian Hukum harus memastikan legalitas rumah sakit di Kawasan Tonrangeng River Side itu.
“Semangat kita harus ditunjang dengan penguasaan-penguasaan masalah. Kita akan mendirikan RS regional, maka pemerintah melalui SKPD harus keroyok program-program kerja ke depan. Seperti apa konsep 2020,” tekan wali kota berlatar belakang profesional hukum ini.
Karena itu, Taufan meminta forum konsultasi publik ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Harus menjadi saripati untuk menjabarkan visi misi pemerintah kota.
“Kita harus dalam posisi semangat yang betul-betul tidak tertandingi dengan daerah lain,” harap Taufan.
Ada 23 item penekanan dalam konsultasi publik. Di antaranya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan untuk menuju rumah sakit rujukan. Dan, Bappeda merupakan leading sektor.
“Konsultasi publik ini muaranya adalah transparansi keterbukaan baik dari segi perencanaan maupun dari segi anggaran. APBD Parepare harus e-Budgeting dan e-Planning,” tegas wali kota bergelar doktor hukum ini.
Sekretaris Bappeda Parepare, Eko W Ariyadi mengatakan, Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2020 adalah dokumen rencana kerja pemerintah yang merupakan penjabaran arah kebijakan target yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.
“Tujuannya untuk memperoleh dan menghimpun aspirasi stakeholder terhadap sasaran indikator yang direncanakan,” kata Eko.
Hasilnya adalah kesepakatan rumusan prioritas program kegiatan indikator kinerja dan pagu indikatif.
“Ini merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan. Dibutuhkan peran aktif terhadap kegiatan dalam menyampaikan aspirasi terhadap rancangan awal tahun 2020,” tandas Eko. (*)