PAREPARE — Pemerintah Kota Parepare menurunkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun

Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas yang dilakukan BPS pada akhir 2018 menyebutkan, angka kemiskinan Parepare dari 2017 ke 2018 turun dari 5,70 ke 5,59 persen atau 0,02 persen.

Jumlah penduduk miskin berkurang dari 8.071 ke 8.014 atau menurun 57 jiwa pada periode 2017 ke 2018.

Kondisi ini terbantu dengan rendahnya inflasi. Menurut BPS, inflasi di Parepare terkendali. Beban masyarakat miskin berkurang dengan stabilitas harga bahan pokok.

Hal ini terungkap dalam rapat penanggulangan kemiskinan di Bappeda Parepare, Senin, 4 Maret 2019.

Sekretaris Bappeda Parepare, Eko W Ariyadi yang memimpin rapat di hadapan SKPD terkait dan stakeholder menekankan, program penanggulangan kemiskinan harus terintegrasi agar angka kemiskinan bisa turun drastis

“Dari masukan SKPD-SKPD terkait, banyak yang mengeluhkan bantuan kurang tepat sasaran dan kurang tepat guna,” beber Eko.

Menurut Eko, masyarakat penerima manfaat yang perlu diperhatikan. Banyak masyarakat penerima bantuan, tapi tidak tepat guna atau tidak dimanfaatkan dengan baik. “Harapan kami, bantuan itu dapat dimaksimalkan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka,” harap Eko.

Karena itu, Eko meminta agar masyarakat penerima manfaat diseleksi dan diverifikasi ketat. Perlu dibentuk tim verifikasi yang beranggotakan setiap SKPD terkait. SKPD terkait harus fokus pada penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya SKPD teknis selain memberikan bantuan juga diharapkan memberi pendampingan atas bantuan yang disampaikan.

“Tugas SKPD teknis yang merancang formulasi dan regulasi. Agar bantuan ini tepat sasaran dan dimanfaatkan dengan baik. Penekanannya bagaimana pendapatan keluarga miskin dapat meningkat dan beban pengeluarannya dapat dikurangi,” imbuh Eko.

“Intinya penanggulangan kemiskinan ini tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak saja. Semua pihak harus terlibat. Butuh sinergitas,” tandas Eko. (*)