Parepare – Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioanal, Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan Musrenbang RKPD Tahun 2018 tingkat Kota Parepare dengan khidmat. Musrenbang RKPD Kota Parepare dibuka langsung oleh Walikota Parepare DR. HM. Taufan Pawe, SH., MH didampingi Gubernur Sulawesi Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Sulawesi Selatan A. Muh. Yamin, SE., M.Si dan Ketua DPRD Kota Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir, M.Si. Dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Walikota Parepare, Rabu 8 Maret 2017, turut dihadiri Para Pimpinan Muspida, BUMN, BUMD, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Para Pejabat Lingkup Pemerintah Kota Parepare, Delegasi Forum Perempuan, Delegasi Forum Anak, Delegasi Kelurahan, serta para undangan lainnya.
Dalam laporannya, Kepala Bappeda Kota Parepare H. Iwan Asaad, AP., M.SI mengharapkan, ”semoga dalam pelaksanaan forum Musrenbang RKPD Kota Parepare ini bisa menyepakati tenang rumusan yang menjadi masukan utama yang kemudian dimutakhirkan menjadi Rancangan RKPD dan Rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan dan platfon dana berdasarkan sumber Organisasi Perangkat Daerah, daftar prioritas kegiatan yang telah dipilah berdasarkan pembiayaan, serta daftar usulan kebijakan dan atau regulasi pada tingkat Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat”, jelasnya.
Walikota Parepare DR. HM. Taufan Pawe, SH., MH dalam sambutannya mengungkapkan, “forum ini merupakan serapan-serapan dari Forum Kelurahan, Forum Kecamatan, Forum Anak, dan Forum Perempuan”, ungkapnya.
“dalam forum ini kita mengupayakan adanya peningkatan-peningkatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Kota Parepare harus selalu berjalan lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya”, imbuhnya.
Dalam Musrenbang RKPD Kota Parepare ini Ketua DPRD Kota Parepare Ir. H. Kaharuddin Kadir, M.Si turut memaparkan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Parepare yang selanjutnya dilakukan pembahasan usulan sesuai Bidang yang telah dibagi yakni Bidang Prasarana Wilayah dan Ekonomi, Bidang SDM dan Sosbud I, serta Bidang SDM dan Sosbud II. (/adm)
