PAREPARE — Realisasi fisik kinerja pembangunan Parepare pada triwulan IV 2021 per 21 Desember 2021 mencapai 96,21 persen. Sementara serapan anggaran hingga 21 Desember 2021, menyentuh angka Rp781 miliar atau 77,39 persen dari APBD Perubahan Parepare tahun anggaran 2021.

Hal ini dilaporkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Parepare, Samsuddin Taha dalam rapat koordinasi monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan pembangunan Parepare triwulan IV, di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Jumat, 24 Desember 2021.

Samsuddin dalam Monev melaporkan beberapa pelaksanaan kegiatan pembangunan Parepare yang bersumber dari dana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Di antaranya pendapatan daerah senilai Rp976 miliar, PAD Rp154 miliar, dana transfer Rp764 miliar, yang terbagi masing-masing DAU Rp429 miliar, DAK fisik Rp56 miliar, DAK non fisik Rp64 miliar, DID Rp55 miliar, serta lain-lain PAD Rp56 miliar.

Sedangkan belanja daerah senilai Rp1,009 triliun. Masing-masing untuk belanja operasi senilai Rp735 miliar, yang terperinci belanja pegawai Rp333 miliar, belanja barang/jasa Rp396 miliar, belanja bunga Rp1,020 miliar, belanja hibah Rp5,463 miliar, dan belanja sosial Rp299 juta. Kemudian belanja modal senilai Rp248 miliar, belanja tidak terduga Rp24 miliar, dan pembiayaan daerah Rp33 miliar.

“Jadi berdasarkan data dan informasi yang diperoleh terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Parepare pada triwulan IV 2021 yang disampaikan oleh para Pengguna Anggaran melalui Bappeda Parepare, maka dilaporkan belanja dalam Perubahan APBD Parepare Tahun Anggaran 2021 senilai Rp 1.009.205.071.281, untuk membiayai 176 program, 475 kegiatan dan 1.547 sub kegiatan pembangunan Parepare yang tersebar di 33 Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Parepare,” terang Samsuddin.

Secara umum Samsuddin mengulas bahwa penyerapan anggaran pada triwulan IV 2021 hingga 21 Desember 2021 senilai Rp781 Milkar atau 77,39 persen dari APBD Perubahan 2021, dan realisasi capaian kinerja fisik kegiatan pembangunan pada triwulan IV per 21 Desember 2021 sebesar 96,21 persen.

“Jika dibandingkan dengan capaian triwulan III yakni realisasi fisik 75,08% dan realisasi keuangan 52,43%, maka pada triwulan IV terdapat peningkatan capaian kinerja fisik sebesar 21,13% dan peningkatan capaian realisasi keuangan 24,96 %,” ungkap Samsuddin.

Sementara jika dibandingkan pada triwulan IV 2020, realisasi fisik per 31 Desember 2020 sebesar 97,69 % dan realisasi penyerapan keuangan sebesar 83,02%. “Sehingga diharapkan realisasi fisik dan keuangan per 31 Desember 2021 akan melampaui capaian tahun 2020,” harap Samsuddin.

Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe yang membuka Rakor Monev mengingatkan, pada triwulan IV yang dikejar adalah capaian realisasi. Sehingga butuh kerja keras, kerja terintegrasi dan terkoordinasi untuk mencapai target dalam satu minggu waktu tersisa hingga akhir Desember 2021.

“Kita harus buat sistem agar minimal berbanding lurus capaian fisik dan serapan anggaran. Lakukan inovasi agar capaian riil. Libatkan BPK dan Inspektorat,” tegas Wali Kota bergelar doktor ilmu hukum ini.

Namun demikian, Taufan Pawe mengakui, tidak ada organisasi team work setangguh Parepare di Sulsel. “Dan cantiknya APBD kita terukur. Tidak pernah ada kegiatan yang tidak tersedia anggaran untuk kegiatan itu,” tandas Wali Kota Parepare dua periode ini.

Hadir dalam Rakor Monev, Wakil Wali Kota Parepare H Pangerang Rahim, Sekda H Iwan Asaad, Staf Ahli, para Asisten, para Kepala SKPD, Kepala Bagian, Camat dan Lurah, Direktur RSUD Andi Makkasau, Direktur RS dr Hasri Ainun Habibie, Direktur PDAM Parepare, hingga Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Parepare. (*)

Rapor SKPD Triwulan IV 2021

SKPD dengan progres kinerja fisik tertinggi:

1. Inspektorat Daerah dengan progres 100%
2. Dinas Kependudukan dan Capil dengan progres 100%
3. Kecamatan Soreang dengan progres 99,91%

SKPD dengan progres kinerja fisik terendah:

1. Dinas Kesehatan dengan progres 81,49%
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan progres 89,25%
3. Dinas PUPR dengan progres 90,22%

SKPD dengan progres realisasi keuangan tertinggi:

1. Inspektorat Daerah dengan progres 100%
2. Kecamatan Bacukiki dengan progres 96,64%
3. Dinas Damkar dan Penyelamatan dengan progres 95,42%

SKPD dengan progres realisasi keuangan terendah:

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Capil dengan progres 51,23%
2. Dinas Perdagangan dengan progress 52,49%
3. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan progres 53,34%