PAREPARE — Beragam fenomena mencuat menjadi bahasan serius dalam MusyawarahPerencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perempuan tingkat Kota Parepare di Balai Ainun Habibie, Kamis, 21 Maret 2019.
Kepala UPTD P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulsel, Meisy Papayungan, M.Sc.PH yang menjadi narasumber banyak memaparkan soal fenomena sosial di kalangan perempuan seperti kekerasan, eksploitasi perempuan, pelecehen seksual, penyimpangan seksual, dan kondisi miris lainnya.
“Ada pelecehan seksual ayah terhadap anak perempuannya, ke mana ibunya. Artinya ada pembiaran, ketidaksensitifan, dan ketidakwaspadaan,” ingat Meisy.
Meisy menekankan, orang tua harus menjadi guru bagi anaknya. Dan anak bisa menyerap pendidikan dari orang tuanya. Tapi tidak cukup hanya dengan menyerap, karena ada juga yang harus diomongkan.
“Suami saya saat mengantar anak-anak ke sekolah selalu berpesan, yakni anak-anak harus jujur. Tidak boleh bohong. Karena dari bohong kecil menjadi bohong besar. Itu terus yang diingatkan berulang-ulang akhirnya membekas di ingatan anak-anak,” kisah Meisy.
Hal lain yang diingatkan Meisy kepada para peserta Musrenbang Perempuan adalah belajar dari pengalaman, termasuk pengalaman jelek. Karena dari pengalaman jelek itu menjadi langkah antisipasi di kemudian hari.
Sekretaris Bappeda Parepare, Eko W Ariyadi mengatakan, Musrenbang Perempuan membuka ruang aspirasi bagi perempuan untuk turut berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan.
“Pada prinsipnya, Musrenbang Perempuan merupakan sistem yang melibatkan berbagai kelompok kepentingan atas proses pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang diselenggarakan setiap tahun,” papar Eko.
Musrenbang ini, kata dia, dilaksanakan untuk menjaring aspirasi masyarakat khususnya perempuan secara efektif dan efisien yang selanjutnya akan diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Musrenbang Perempuan tahun 2019 diselenggarakan dengan tema, Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan berkesetaraan Gender dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Parepare.
“Setelah Musrenbang Perempuan ini, selanjutnya pada Kamis depan, atau tanggal 28 Maret 2019, adalah Musrenbang tingkat kota,” lanjut Eko.
Isu-isu yang diangkat pada Musrenbang Perempuan kali ini di antaranya pada Bidang Hukum dan Perlindungan Perempuan, soal kekerasan terhadap perempuan, eksploitasi perempuan, pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (khususnya perempuan).
Lalu pada Bidang Kesejahteraan Perempuan, soal perlindungan sosial terhadap perempuan rawan sosial (PMKS), pemberdayaan perempuan (peningkatan ekonomi produktif perempuan), ketahanan keluarga (pendidikan dan kesehatan keluarga).
Pada Bidang Kesehatan Perempuan, soal kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak, perlindungan perempuan di tempat kerja.
Dan pada Bidang Politik dan Pemberdayaan Perempuan, soal partisipasi politik dan kepemimpinan perempuan, peningkatan peran organisasi/koalisi perempuan, dan pembangunan yang responsif gender.
Musrenbang Perempuan dilaksanakan dalam bentuk diskusi kelompok, yang dipandu oleh fasilitator untuk membahas isu-isu terpilih.
Selanjutnya peserta mengidentifikasi masalah yang perlu diatas, usulan penyelesaian masalah, dan rumusan peran stakeholder yang diharapkan.
Peserta Musrenbang Perempuan dibagi dalam empat kelompok sesuai dengan isu-isu yang dibahas. (*)