PAREPARE — Pemerintah Kota Parepare melalui Bappeda menggelar Musrenbang Perempuan tingkat Kota Parepare tahun 2019 di Balai Ainun Habibie, Kamis, 21 Maret 2019.
Wakil Wali Kota Parepare, H Pangerang Rahim yang mewakili wali kota membuka Musrenbang Perempuan menekankan, kepentingan kaum perempuan harus terakomodir dalam Musrenbang Perempuan.
Karena muaranya adalah menjadikan Parepare Kota Responsif Gender. “Ini adalah salah satu langkah inovatif mendorong partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan daerah menuju Parepare Kota Responsif Gender,” imbuh Pangerang Rahim.
Menurut dia, kaum perempuan harus diberi kesempatan dan ruang, untuk memberikan pemikiran dan masukannya, serta berpartisipasi dalam memajukan Parepare.
“Forum ini jadi panggung untuk kaum perempuan berbicara. Saya sangat apresiasi forum ini sebab bisa dijadikan instrumen dan perkuatan menuju pembangunan dengan memperhatikan skala prioritas yang ujung-ujungnya untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Pangerang Rahim.
Sementara Kepala Bidang Perencanaan SDM dan Sosbud Bappeda Parepare, H Andi Ardian Asyraq dalam laporannya mengatakan, Musrenbang Perempuan merupakan hal yang relatif baru dilaksanakan di Parepare dan merupakan salah satu inovasi Pemerintah Kota Parepare untuk memberikan ruang yang lebih memadai bagi kaum perempuan berpartisipasi secara aktif dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah.
“Musrenbang Perempuan adalah forum musyawarah perencanaan tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para kelompok kaum perempuan dalam membahas dan menyepakati rencana kegiatan dan anggaran tahun berikutnya,” jelas Andi Ardian.
Penyelenggaraan Musrenbang Perempuan, kata dia, merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelenggaran Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka Penyusunan RKPD Kota Parepare tahun 2019.
Beberapa isu yang dibahas dalam Musrenbang Perempuan di antaranya kekerasan terhadap perempuan, termasuk di dalamnya kekerasan dalam rumah tangga, lingkungan bekerja, dan tempat umum.
Isu lainnya adalah soal kepemimpinan perempuan, kesehatan reproduksi, perlindungan perempuan rawan sosial dari perdagangan orang (Trafficking).
Serta pemberdayaan perempuan melalui kegiatan ekonomi produktif dan peningkatan kapasitas perempuan.
“Hasil yang diharapkan dari Musrenbang Perempuan tahun 2019 adalah daftar usulan prioritas pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan yang selanjutnya akan dibahas pada Musrenbang RKPD Kota Parepare tahun 2020,” tandas Andi Ardian.
Hadir saat pembukaan Musrenbang Perempuan, Sekretaris Bappeda, Eko W Ariyadi, narasumber Meisy Papayungan, M.Sc.PH, Kepala UPTD P2TP2A Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulsel, beberapa pejabat Pemkot Parepare, para peserta berjumlah 111 orang terdiri dari SKPD, sekolah, organisasi perempuan, organisasi profesi, profesional, dan stakeholder. (*)