PAREPARE — Pemerintah Kota Parepare tengah merancang pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Salah satu yang menjadi sasaran adalah optimalisasi Kawasan Industri dan Pergudangan Parepare dan Sekitarnya (KIPAS).
Rencana ini sudah mendapat dukungan dari Pemprov Sulsel melalui Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan PT Kawasan Industri Makassar (KIMA).
Itu dibuktikan dengan kunjungan TGUPP, PT KIMA dan Bappeda Sulsel ke Kota Parepare, Selasa, 8 September 2020.
Sekda Kota Parepare H Iwan Asaad saat menerima tim di ruang data Kantor Wali Kota Parepare, mengemukakan, salah satu rencana pengembangan Kota Parepare yang sudah direncanakan di dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah adalah pengembangan Kawasan Industri dan Pergudangan Parepare dan Sekitarnya atau disingkat dengan KIPAS. KIPAS dengan satu deliniasi kawasan yang berada di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang dan di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung.
“Luas rencana pengembangan KIPAS berdasarkan deliniasi pada Peta RTRW Kota Parepare adalah seluas 104,486 hektare yang berada di 2 lokasi kelurahan yaitu Kelurahan Bukit Harapan seluas 52,267 hektare dan Kelurahan Lapadde seluas 52,219 hektare,” terang Iwan Asaad.
Dari rencana luas KIPAS itu, yang telah dibebaskan seluas kurang lebih 34 hektare. Di kawasan itu, sudah ada kavling pergudangan dalam hal ini Gudang Bulog Parepare seluas kurang lebih 14,16 hektare. Selanjutnya sudah ada juga pergudangan dari PT Wings, pabrik dan pergudangan beras milik swasta.
Iwan mengungkapkan, Pemerintah Kota Parepare telah membangun akses jalan utama di kawasan pergudangan itu 20 x 400 meter, namun belum dilanjutkan karena menunggu Siteplan KIPAS yang disepakati lebih tepat sesuai peruntukan lahan nantinya.
Pada deliniasi KIPAS terdapat juga infrastruktur pendukung yaitu Terminal Tipe C Lapadde yang berada di dekat Gudang Bulog.
“Untuk rencana pengembangan, kita akan optimalisasi tim terpadu terkait operasionalisasi KIPAS yang bertugas dalam penanganan lahan kawasan, penanganan infrastruktur dan penanganan kelembagaan serta perizinan,” ungkap Iwan.
Selain itu, kata Iwan, akan dilakukan penguasaan lahan tambahan, sekaligus pengusulan HPL hingga mencapai lebih dari 50 hektare dari yang sudah dikuasi pemerintah saat ini baru mencapai 34 hektare.
Perlu revisi AMDAL Kawasan Industri dan Pergudangan yang disesuaikan dengaan kondisi pengembangan yang akan direncanakan.
“Kita juga akan membentuk badan usaha pengelola KIPAS, dalam hal ini butuh dukungan dari PT KIMA yang merupakan badan usaha yang diharapkan mampu memberikan dukungan dalam pengembangan kawasan industri dan pergudangan di Parepare,” kata Iwan.
Hal lain yang perlu adalah menyelesaikan Siteplan sesuai peruntukan lahan dan mengkoordinasikan penyiapan/pengadaan sarana dan prasarana KIPAS.
“Karena itu atas kunjungan tim dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, TGUPP Provinsi Sulawesi Selatan, dan Direktur PT KIMA akan ditindak lanjuti untuk menjadikan Parepare sebagai kota menyanggah perekonomian di wilayah utara Provinsi Sulawes Selatan,” tandas Iwan. (*)