Pemkot-DPRD Teken MoU KUA-PPAS APBDP

Komentar Dinonaktifkan pada Pemkot-DPRD Teken MoU KUA-PPAS APBDP

PAREPARE – Pemerintah Kota Parepare bersama DPRD Kota Parepare sepakat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran Perubahan dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA – PPAS) Perubahan APBD Kota Parepare Tahun 2015.

Penandatanganan ini berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kota Parepare, Senin, 14 September. Dihadiri sekitar 20 orang anggota Dewan, paripurna ini dipimpin Plt. Ketua DPRD Kota Parepare, Jhon Pananangan.

Hadir Wakil Ketua Rahmat Sjamsu Alam dan Firdaus Jolong. Sementara dari Pemerintah Kota Parepare, hadir staf ahli, asisten, pimpinan SKPD lingkup Pemkot Parepare, serta camat lurah.

Sebelum penandatanganan, Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Rahmat Sjamsu Alam, mengatakan,  Dewan menyepakati rancangan KUA PPAS Perubahan APBD 2015 yang diserahkan Pemerintah Kota Parepare Senin pekan lalu, setelah melihat urgensi, dasar dan substansi perubahan yang diajukan.

Rancangan ini kata Rahmat, telah dibahas pada tingkat Badan Anggaran (Banggar) Sabtu pekan lalu. Secara umum kata dia, ada peningkatan sekitar Rp9 miliar dari yang diusulkan Pemerintah Kota Parepare. Peningkatan ini tersebar merata hampir di seluruh SKPD .

Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe, mengatakan, perubahan APBD Kota Parepare dilakukan menyusul terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD.

Penetapan KUA PPAS tersebut juga dilakukan dengan tetap mengacu pada kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat dan perubahan kebijakan pemerintah provinsi.

“Ini dimaksudkan untuk menjaga sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan antara kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kebijakan pemerintah daerah, guna menyamakan persepsi, penajaman prioritas dalam mendukung agenda pembangunan,” kata Taufan.

Menyusul penandatangan MoU tersebit, pemerintah kota kata Taufan, segera mengeluarkan surat edaran mengenai pedoman penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD. Surat ini berisi  panduan program dan kegiatan atau kriteria DPA SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD.

Pada kesempatan ini, Taufan juga menyampaikan beberapa rencana program kerja pemerintahannya pada tahun 2016 mendatang. Taufan mengatakan, Pemerintah Kota Parepare telah memikirkan untuk melakukan subsidi terhadap program Beras Miskin (Raskin) yang dikucurkan pemerintah pusat.

Selama ini kata dia, masyarakat yang menerima Raskin masih harus mengeluarkan uang untuk dapat menikmati program tersebut. Ia berharap, dengan adanya subsidi, para penerima Raskin dapat menikmati program ini secara penuh.