PAREPARE — Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe resmi membuka Musrenbang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Parepare 2018-2023.
Pembukaan Musrenbang Perubahan RPJMD
berlangsung di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Senin, 12 April 2021, dihadiri Wakil Wali Kota H Pangerang Rahim, Ketua DPRD H Andi Nurhatina Tipu, Sekda H Iwan Asaad, dan jajaran pejabat lingkup Pemkot Parepare.
Dalam sambutannya, Wali Kota Taufan Pawe mengemukakan, Perubahan RPJMD Parepare 2018-2023 didasarkan pada kententuan dalam Pasal 342 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Yakni hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD menunjukkan perlunya penyesuaian target kinerja, termasuk dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi pencapaian target RPJMD.
Kemudian perubahan kebijakan Nasional dengan diterbitkannya Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Perubahan RPJMD Provinsi Sulsel Tahun 2018-2023.
Disusul perubahan regulasi dengan terbitnya PP No12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri No70 Tahun 2019 tentang SIPD, Permendagri No90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
“Dengan dilatarbelakangi adanya perubahan dari hal pokok itu, kami menilai perlu adanya rasionalisasi target, reformulasi strategi dan arah kebijakan untuk memulihkan perekonomian. Perubahan RPJMD ini tidak mengubah substansi visi dan misi, tujuan dan sasarannya masih sama. Namun beberapa indikator dan perubahan capaian yang berubah,” ungkap Taufan Pawe.
Taufan mengungkapkan, dalam Perubahan RPJMD ini, ada beberapa target pencapaian yang akan dilakukan hingga 2023 atau tahun terakhir RPJMD.
Target dimaksud antara lain, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan pada akhir tahun RPJMD sebesar 6,36 persen. Itu karena pertumbuhan ekonomi Parepare dalam lima tahun terakhir cenderung berfluktuasi.
Pada 2016, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,87 persen, namun pada 2020 mengalami kontraksi yang cukup dalam sehingga pertumbuhannya menjadi minus 0,08 persen.
“Pemerintah Daerah sekarang ini terus melakukan berbagai langkah dalam memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Tahun 2021 telah ditetapkan sebagai tahun pemulihan ekonomi dan tentunya kita berharap pertumbuhan ekonomi akan terus naik sehingga bisa memenuhi target yang telah ditetapkan,” harap Wali Kota peraih 188 penghargaan ini.
Sementara tingkat Inflasi ditargetkan 2,5 persen pada 2023. Pada 2018, inflasi hanya berada pada kisaran 1,96 persen, dan pada 2019 terjadi peningkatan lagi tapi masih terkendali dengan besaran 2,45 persen. “Tetapi pada 2020 atau selama masa pandemi, inflasi cukup terkendali sehingga hanya berada pada kisaran 1,61 persen,” ulas Wali Kota penggagas Teori Telapak Kaki yang sudah diakui Institut Bank Indonesia (BI) ini.
Taufan juga menargetkan, tingkat pengangguran menjadi 5,65 persen pada 2023. Itu karena tingkat Pengangguran Terbuka Kota Parepare sangat berfluktuatif. Pada 2016 TPT mencapai 7,47 persen, kemudian menurun menjadi 6,47 persen pada 2017. Namun pada 2018 meningkat kembali menjadi 6,81 persen. Penurunan TPT kembali terjadi pada 2019 menjadi 6,48 persen, namun kembali meningkat pada 2020 sebagai dampak Covid-19 menjadi 7,14 persen atau 10.814 orang.
Terkait tingkat kemiskinan pada 2023 ditargetkan menjadi 5 persen. Tingkat kemiskinan di Parepare dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Pada 2016 tingkat kemiskinan mencapai 5,73 persen, berkurang menjadi 5,26 persen pada 2019. Namun pada 2020 meningkat menjadi 5,44 persen sebagai dampak pandemi Covid-19.
“Saya berharap pelaksanaan Musrenbang berlangsung sukses. Saya ingin menegaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang ini tidak boleh hanya bersifat seremonial tanpa memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Parepare. Karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya minta kepada seluruh pemangku kepentingan agar berkontribusi positif bagi upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Parepare 2018-2023 sesuai dengan kewenangan, Tupoksi, dan perannya,” pesan Wali Kota Parepare dua periode ini.
Di penghujung sambutannya, Taufan mengingatkan, Forum Musrenbang ini mempunyai arti penting, karena seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi terhadap seluruh rencana program pembangunan daerah. “Musrenbang merupakan forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan Perubahan RPJMD Kota Parepare Tahun 2018-2023,” tandas Wali Kota bergelar doktor ilmu hukum ini. (*)