Menuju UNPSA 2021, KemenPAN-RB Dampingi Inovasi Parepare Berdaya Srikandi Oleh Srikandi

Komentar Dinonaktifkan pada Menuju UNPSA 2021, KemenPAN-RB Dampingi Inovasi Parepare Berdaya Srikandi Oleh Srikandi

PAREPARE — Inovasi Pemkot Parepare yang akan berkompetisi di ajang tingkat dunia, United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2021 mendapat pendampingan dan bimbingan khusus dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

KemenPAN-RB dalam FGD (focus group discussion) pendampingan secara virtual di ruang rapat Bappeda Parepare, Senin, 19 Oktober 2020, meminta inovasi Pemkot Parepare melalui Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (PKP) yakni Berdaya Srikandi Oleh Srikandi untuk berkesesuaian dengan 17 goals dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“FGD tadi berjalan lancar dengan masukan dari KemenPAN-RB dan 3 orang narasumber yang menjelaskan kategori inovasi harus berkesesuaian dengan 17 goals dalam SDGs,” ungkap Asisten III Administrasi Umum Pemkot Parepare, Haryanto usai pendampingan.

SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi.

Haryanto mengemukakan, inovasi Berdaya Srikandi Oleh Srikandi bersama 11 inovasi lainnya yang menjadi Top 12 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia didampingi oleh 3 pendamping. Masing-masing pendamping membimbing 4 inovator. “Dalam waktu dekat ke-12 inovasi terbaik Indonesia ini diundang ke Jakarta untuk menyusun proposal,” kata Haryanto.

Proposal dalam bahasa Indonesia (summary dalam bahasa Inggris) harus rampung dan diserahkan ke KemenPAN-RB pada 2 November 2020, untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh tim dari KemenPAN-RB. Dokumen terakhir inovasi diterima panitia di UNPSA 2021 pada 18 November 2020.

FGD dibuka oleh Deputi Pelayanan Publik KemenPAN-RB Diah Natalisa, dengan pengantar oleh Asisten Deputi Kebijakan Pelayan Publik. Selanjutnya FGD dipandu oleh Analis Kebijakan Pelayanan Publik Rezky Amalia dan ditutup oleh Asisten Deputi Kebijakan Pelayanan Publik, Muh Imanuddin.

Dari Parepare diikuti oleh Asisten III, Kepala Dinas PKP Wildana, Sekretaris Dinas PKP Abdullah, Kabag Organisasi Eko W Ariyadi, Kabid Litbang Bappeda Andi Pangurisan Walinono, SKPD teknis terkait, dan stakeholder. (*)