PAREPARE — Pemerintah Kota Parepare melalui Bappeda melakukan Focus Group Discussion (FGD) dalam penyusunan Rencana Induk Kelitbangan Kota Parepare.

Itu dengan menghadirkan narasumber Dr Agussalim SE, MS, dari Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP) Universitas Hasanuddin.

FGD membahas rencana program prioritas Kelitbangan Kota Parepare sampai dengan tahun 2023 di ruang rapat Bappeda Parepare, Kamis, 13 Agustus 2020.

Kepala Bidang Litbang Bappeda Parepare, Andi Pangurisan Walinono mewakili Kepala Bappeda mengatakan, tujuan FGD penyusunan Rencana Induk Kelitbangan untuk mempercepat capaian pelaksanaan program yang tertuang dalam RPJMD.

Pangurisan mengemukakan, hasil dari FGD tersebut, program kelitbangan Kota Parepare diarahkan pada empat bidang prioritas. Pertama adalah program prioritas bidang tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang diorientasikan pada penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan daerah. Terutama yang terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas layanan publik (khususnya pendidikan dan kesehatan), dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

“Kedua, program prioritas bidang sosial dan kemasyarakatan diorientasikan pada peningkatan kehidupan sosial masyarakat dan penanggulangan kemiskinan,” terang Pangurisan.

Lalu ketiga, program prioritas bidang ekonomi dan pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah, terutama untuk mengurangi ketimpangan, memperkuat struktur ekonomi, dan memperluas lapangan kerja.

“Dan yang keempat, program prioritas bidang inovasi dan pengembangan Iptek dengan fokus pada pengembangan inovasi yang dapat mendukung peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat,” ungkap Pangurisan.

Hasil Kelitbangan daerah nantinya, kata Pangurisan, digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan publik dan penyusunan legislasi daerah.

“Untuk mendukung pelaksanaan Kelitbangan tersebut, Bappeda Kota Parepare akan membangun sinergitas dengan berbagai stakeholder, seperti perguruan tinggi, lembaga riset, badan usaha, dan lembaga penunjang kelitbangan lainnya,” tandas Pangurisan. (*)