Sulsel Dorong Parepare Aktifkan e-Planning, Bappeda Siap Koneksikan e-Budgeting

Komentar Dinonaktifkan pada Sulsel Dorong Parepare Aktifkan e-Planning, Bappeda Siap Koneksikan e-Budgeting

—20 Februari, Persetujuan Bersama RPJMD Wali Kota dan DPRD Parepare

PAREPARE — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulsel mendorong Parepare, secepatnya mengaktifkan e-planning atau perencanaan berbasis elektronik.

Itu untuk menjamin transparansi perencanaan dan tidak ada lagi kesan coret mencoret kegiatan atau program SKPD tanpa koordinasi dan komunikasi yang baik.

Hal ini ditekankan Kepala Sub Bidang Perencanaan Kerjasama Wilayah
Bappeda Sulsel, Andi Rahmi B Panawan ST MSi saat menjadi narasumber dalam rapat percepatan penyusunan RPJMD Parepare tahun 2018-2023 di Hotel Bukit Kenari, Kamis, 7 Februari 2019.

“Segera aktifkan e-planning, agar tidak ada lagi kesan coret mencoret. Tentu untuk itu, harus disiapkan SDM yang baik,” imbuh Andi Rahmi.

Plt Kepala Bappeda Parepare, Zulkarnaen merespons dorongan Bappeda Sulsel itu.

“Insya Allah, kita mulai sosialisasikan pada 2019 ini, e-planning kita koneksikan dengan e-budgeting. Dan mulai 2020 diaktifkan,” tegas Zulkarnaen.

Dalam sambutan Sekda Parepare yang dibacakan Zulkarnaen mengingatkan kepada semua SKPD yang hadir bahwa batas waktu penetapan RPJMD hanya enam bulan setelah wali kota dan wakil wali kota dilantik dan diambil sumpahnya

Karena itu, Sekda menekankan kepada semua kepala SKPD beserta jajarannya mampu membaca dan memahami visi misi dan program wali kota dan wawali agar cepat dan tanggap dalam menerjemahkan ke dalam RPJMD sehingga selama lima tahun ke depan dapat dan mampu mengimplementasikannya.

Mempercepat penetapan RPJMD ini, Sekda meminta kepada semua kepala SKPD agar mengikuti dan terlibat aktif dalam proses pembahasan Ranperda RPJMD.

“Mari kita bersama-sama menjadikan Parepare sebagai kota berkemajuan dan mandiri melalui teori telapak kaki,” pesan Sekda di akhir sambutannya.

Saat ini Ranperda RPJMD Parepare, sudah masuk dalam tahap akhir pembahasan di DPRD Parepare.

Rencananya, pada 20 Februari 2019, persetujuan bersama wali kota dan DPRD Parepare. Penetapan setelah evaluasi dari Provinsi Sulsel. (*)