Wali Kota Minta Kritis di Musrenbang, Program Pembangunan Parepare Harus Terpadu

Komentar Dinonaktifkan pada Wali Kota Minta Kritis di Musrenbang, Program Pembangunan Parepare Harus Terpadu

-2020, Sudah Harus e-Planning dan e-Budgeting

PAREPARE — Wali Kota Parepare, Dr HM Taufan Pawe resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kelurahan tahun 2020 di Barugae  Rumah Jabatan Wali Kota, Selasa, 29 Januari 2019.

Secara umum wali kota juga membuka Musrenbang Kecamatan, Anak, dan Perempuan tahun 2020.

Wali kota menilai Musrenbang merupakan forum terhormat dan bernilai, sehingga para peserta diminta beri masukan dan pandangan yang kritis untuk pembangunan Parepare berkelanjutan.

“Tema Musrenbang mewujudkan pembangunan infrastruktur terpadu serta pemenuhan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar, saya pikir harus diperkuat, yakni terintegrasi pemenuhan hak dasar dan peningkatan  pelayanan dasar,” kata wali kota mengoreksi.

Dia mengingatkan pembangunan Parepare harus berkelanjutan dan bersinergi dengan provinsi. Dan, ada keterpaduan antar program-program seperti KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh),  Rumah Impian, bedah rumah, betonisasi lorong, dan program lainnya.

Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah, kata wali kota, memberi atensi khusus kepada Parepare, buktinya dengan besarnya bantuan ke kota ini.

“Pak gubernur waktu di Parepare, membisiki saya, apakah Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie bisa beroperasi tahun ini, supaya bisa dianggarkan lagi tahun depan,” ingat Taufan Pawe di hadapan peserta Musrenbang.

Selain soal keterpaduan program dan sinergitas dengan provinsi, wali kota juga mengingatkan kesiapan merespons dana kelurahan yang diluncurkan tahun ini.

Jika kucur tahun ini, maka dana kelurahan harus dibuatkan SK parsial karena tidak masuk dalam batang tubuh APBD tahun anggaran 2019.

Wali kota pun mengingatkan aparat kelurahan agar berhati-hati mengelola dana ini. “Kalau perlu training baik-baik lurah, bentuk tim khusus agar bisa dilakukan evaluasi,” pesan wali kota.

Wali kota menekankan, tidak kaget dengan dana kelurahan dari pemerintah pusat ini, karena sejak 2015, Pemkot Parepare sudah menganggarkan pagu indikatif wilayah yang sasarannya juga kelurahan.

“Nah, karena pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, tahun 2020 Parepare sudah harus pendekatan aplikasi e-planning dan e-budgeting,” tandas wali kota di hadapan peserta Musrenbang.

Musrenbang dihadiri Sekda Parepare H Iwan Asaad, Wakil Ketua DPRD Rahmat Sjamsu Alam, Plt Kepala Bappeda, Zulkarnaen, pejabat lingkup Pemkot Parepare, camat, lurah, masyarakat perwakilan kelurahan, dan stakeholder terkait. (*)