PAREPARE — Pemerintah Kota Parepare melalui Bappeda menindaklanjuti surat edaran Mendagri Nomor 845/9288/SJ tentang Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman tahun 2015-2019.

Itu dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) di Bappeda Parepare, Selasa, 15 Januari 2019.

Kepala Bidang Perencanaan Prasarana Wilayah dan Ekonomi Bappeda Parepare, Zulkarnaen mengatakan, Rakor membahas update profil sanitasi, rencana kerja pemutakhiran Strategi Sanitasi Kota (SSK), dan penyamaan persepsi penyusunan dokumen SSK tahun 2019.

“Jadi penyusunan SSK dilakukan tiga atau lima tahun sekali atau siklus pemilihan kepala daerah dan melaporkan perkembangan kemajuan pencapaian hasil penyusunan SSK melalui sistem Monev berbasis Web Nawasis,” terang Zulkarnaen.

Hasil Rakor kata Zulkarnaen, terungkap pada akhir tahun 2018, capaian akses air limbah domestik yaitu akses layak sebesar 90,68 persen dan akses dasar sebesar 9,32 persen.

Namun yang menjadi pekerjaan rumah Pemkot Parepare, adalah dari segi layanan lumpur tinja terjadwal perlu ditingkatkan agar dapat mencapai atau mendekati 100 persen akses sanitasi layak.

Sedangkan untuk persampahan baru mencapai akses layak sebesar 81,8 persen. Hal ini karena pemilihan sampah yang masih kurang.

“Sehingga dibutuhkan ada pemilahan sampah sebelum sampah dibuang ke TPA, bank sampah, dan TPS3R yang harus lebih aktif lagi,” papar Zulkarnaen.

Zulkarnaen mengungkapkan, 2018 Pemkot Parepare mendapatkan penghargaan kota stop BABS atau Kota ODF dan salah satu kabupaten/kota terbaik dalam pembangunan AMPL di Provinsi Sulsel.

Open Defecation Free (ODF) adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. (*)