PAREPARE — Sukses menggelar Musrenbang Anak, Pemkot Parepare kemudian menggelar Musrenbang khusus untuk perempuan, Kamis (15/03).
Musrenbang ini dilakukan untuk mendengar suara kaum perempuan tentang kebutuhan mereka di bidang pembangunan.

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Parepare yang juga menjabat Kepala Bappeda Kota Parepare, H. Iwan Asaad mengatakan musrenbang ini menjadi ruang bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dan beraspirasi guna mempengaruhi perencanaan pembangunan. Musrenbang ini, katanya, diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan mereka sehingga kebijakan pembangunan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan kaum perempuan.

Mantan Kabag humas dan Kadis Kominfo ini melanjutkan Parepare merupakan satu di antara sedikit kota yang melaksanakan musrenbang perempuan di Indonesia. Menurutnya musrenbang perempuan harus dilaksanakan mengingat potensi perempuan di sektor publik dan domestik tidak bisa diabaikan.

Tidak sekadar itu, katanya, jika dilihat dari jumlah penduduk kota Parepare, penduduk perempuan mendominasi jumlah penduduk laki-laki senilai 50,84 persen atau sebesar 71.400 jiwa. Sementara dari jumlah PNS Kota Parepare, jumlah perempuan kembali melejit dibanding jumlah PNS laki-laki. PNS perempuan sejumlah 2.376 PNS dan PNS laki-laki hanya 1.660.

Plt. Kepala Bidang Sosial Budaya, H. Andi Ardian Asyraq ikut menuturkan hal serupa. Menurutnya, kaum perempuan sudah sepantasnya mendapat panggung dalam perencanaan pembangunan.
“Kita berharap forum ini dapat menjadi forum keterwakilan suara yang dapat menjawab persoalan-persoalan perempuan di tengah masyarakat,” imbuhnya.

Sekretaris Bappeda EW. Ariyadi pun mengungkapkan hal senada. Musrenbang ini ucapnya, sesungguhnya menjadi komitmen Pemerintah untuk menjawab persoalan kaum perempuan melalui kebijakan pembangunan yang responsif gender. Hal ini penting kata Eko sapaan akrab Ariyadi, karena kaum perempuan merupakan individu multi task (multi peran) sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi juga sangat kompleks.

Kata Eko, isu-isu diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan sedapat mungkin dapat dieliminir. “Jawabannya adalah pembangunan yang responsif gender, dan itu akan dihasilkan melalui musrenbang perempuan,” terangnya. ( )