Makassar – Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umu pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (good governance) yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kota Parepare, Pemerintah Kota Parepare melalui Bappeda Kota Parepare menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penyusunan LKjIP SKPD Lingkup Kota Parepare Tahun 2016, Senin 05 Desember 2016 di Hotel Remcy Panakkukang, Makassar.

Bimtek ini dibuka langsung oleh Walikota Parepare DR. HM Taufan Pawe SH., MH dan turut dihadiri Kepala Inspektorat Prov. Sulsel, Sekretaris Daerah Kota Parepare, para Kepala SKPD, serta Camat lingkup Kota Parepare.

Dalam sambutannya Walikota Parepare memaparkan,”Dalam Bimtek Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 ini diharapakan perencana disetiap SKPD mampu dan paham dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan baik, benar dan terukur dengan mengacu kepada Renstra SKPD, Renja SKPD, Perjanjian Kinerja SKPD, serta Rencana Aksi SKPD terkait kelinieran sasaran strategis, indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output), target capaian kinerja dan tujuan”, ungkap beliau.

Dalam penyusunan LKjIP SKPD lingkup Kota Parepare, Walikota Parepare menegaskan kepada Kasubag Perencana SKPD yang menjadi peserta Bimtek agar dalam penyusunan Rencana Kerja yang berisi program dan kegiatan serta target kinerja SKPD harus berpedoman pada Rencana Strategis SKPD sehingga tercipta konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD. Adm.